Rapat Kordinasi Dalam Rangka Menciptakan Kamtibmas Yang Sehat, Sejuk, Aman, Damai, Nyaman, dan Kondusif Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Pakpak Bharat

Salak – Forkompinda Kabupaten Pakpak Bharat dan  Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Pakpak Bharat menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka membahas langkah-langkah strategis untuk menciptakan situasi Kamtibmas Pilkada Pakpak Bharat Tahun 2020 yang sehat, sejuk, nyaman, damai, aman, dan kondusif di Aula balai Sada arih Pemkab Pakpak Bharat Senin ( 16/11/20 ). Dalam kegiatan tersebut, hadir Pj. Bupati Pakpak Bharat,  Kapolres Pakpak Bharat, Dandim 0206 Dairi Kajari, Ketua PN Dairi, Ketua Kpu, Bawaslu Pakpak Bharat Para Pejabat Teras Pemkab, Polres Pakpak Bharat dan Perwakilan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat.

Kapolres Pakpak Bharat, AKBP Alamsyah P. Hasibuan, S.I.K., MH menghimbau agar tim pendukung Paslon dapat menahan diri. “Kami minta tolong kepada para Paslon melalui perwakilannya, hendaknya harapan kami agar disampaikan kepada tim pemenang dan para pendukung, untuk sama-sama menahan diri, sama-sama jangan terpancing. Kalau terkait dengan ego dan lain-lain, saya kira bisa kita sama-sama menggunakan jalur aturan yang berlaku. Harapan kami juga, hendaknya yang berkompetisi dapat memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Pakpak Bharat,” ungkap Kapolres

Dandim 0206 Dairi, Letkol Arm. Adietya Y. N juga menyampaikan himbauan agar gunakan jalur sesuai aturan. “Pilkada ini adalah proses melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pembangunan Pakpak Bharat, sehingga diharapkan proses Pilkada itu berjalan dengan aman dan tertib. Yang bisa mewujudkan ini ya kita semua, butuh kerjasama dan butuh pengertian karena semuanya sudah ada aturannya. Sehingga apabila ada yang tidak cocok, misalnya dilapangan berselisih dan sebagainya, sudah ada jalurnya. Ada Bawaslu, KPU, Kapolres, dan saya, itu dimanfaatkan. Bukan menyelesaikan dengan cara-caranya sendiri dan akhirnya malahan menimbulkan hal-hal yang negatif,” terang Adietya.

Selanjutnya Pj. Bupati Pakpak Bharat mengharapkan proses tidak cederai tujuan. “Sebagaimana yang disampaikan Dandim tadi, kita ini tahapan proses bukan tujuan. Tujuan kita adalah memilih pemimpin yang bisa bersama-sama dengan masyarakat kelak membangun Pakpak Bharat ini. Oleh karena itu, kita berharap proses ini jangan sampai mencederai tujuan. Teman-teman sekalian, kalau proses ini kita panas-panasan dan saling menciderai, maka siapapun yang terpilih akan sulit merangkul masyarakat. Padahal pembangunan itu tidak bisa dilakukan oleh Bupati terpilih saja, harus ada dukungan dari masyarakat. Harapannya proses ini jangan sampai menimbulkan duka sesama kita. Bagaimana mewujudkan ini? Saya pikir kita sudah paham dan bisa, karena ciri-ciri orang dewasa dan berpendidikan yakni harus lebih mengedepankan program dan kegiatan, bukan adu jotos,” pungkas Pj. Bupati

Ketua Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan upaya pencegahan. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi (Kordiv SDMO) Bawaslu Pakpak Bharat, Feisal Alfredi Berutu, M.Pd. “Yang pertama soal langkah pencegahan, kami ingatkan kembali kepada tim pemenangan. Bawaslu sudah mengirim surat nomor 104/K.Bawaslu-Prov.SU-18/TU.00.01/X/2020 tentang poin-poin yang dilarang dalam proses kampanye, mulai dari pasal 69 Undang-undang 10 tahun 2016 kemudian pasal 70, PKPU, Perbawaslu, dan lain sebagainya.  Bawaslu mengawasi proses tahapan kampanyenya. Selain dari Bawaslu, langkah pencegahan dibutuhkan partisipatif dari seluruh stakeholder, terutama tim pemenangan Paslon. Makanya poin kedua yaitu adanya saling koordinasi dan komunikasi. Supaya kami juga dengan cepat dapat melakukan langkah-langkah pengawasan dan pencegahannya. Sehingga selama proses Pilkada ini, dapat berlangsung dengan baik dan lancar, apabila kita saling mendukung,” jelas Feisal.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Antar Lembaga (Kordiv PHL) Bawaslu Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu, S.Th, MM menegaskan kampanye sah yakni yang dilaporkan ke KPU dan memiliki STTP. “Sebenarnya kampanye yang sah itu harus telah dilaporkan kepada KPU dan memiliki STTP, serta berlangsung paling lama pukul 17.00 WIB. Apabila ditemukan aktivitas tertentu diluar aturan kampanye, silahkan sampaikan kepada kami, baik Pengawas di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten. Meskipun kami keterbatasan personil, namun adanya saling koordinasi antara kita, saya yakin akan lebih maksimal dalam mencegah konflik. Jadi kalau memang mekanismenya harus melalui Bawaslu, silahkan sampaikan kepada kami. Seluruh jajaran Bawaslu telah kami tegaskan agar standby 24 jam dan posisi on call, namun kalaupun jajaran kami di tingkat Desa serta Kecamatan tidak dapat diakses, silahkan sampaikan kepada kami, kan kita sudah sering komunikasi dan juga bertemu. Mungkin ini solusi dari kami apabila terkait kampanye dan pemilihan. Kami juga sampaikan bahwa kehadiran Kepolisian dan TNI, merupakan sebuah langkah yang sangat tepat untuk meredam situasi seperti itu. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama,

Di penghujung acara, kedua perwakilan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakak Bharat Tahun 2020, melakukan penandatanganan kesepakatan terkait untuk sama-sama menjaga ketertiban, saling menghimbau pendukung agar menahan diri, membangun suasana damai dan nyaman, serta mengurangi kerumunan dilingkungan posko, terkhusus di atas pukul 22.00 WIB. Penandatangan tersebut disaksikan langsung oleh Kepolisian, TNI, Pemerintahan, KPU, dan juga Bawaslu.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas