VIDCON MABES POLRI TENTANG SOSIALISASI PERPU ORMAS ANTI PANCASILS

Tribratanews Pakpak Bharat,-pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 , sekira pukul 09.00 wib bertempat di Aula Kamtibmas Mapolres Pakpak Bharat telah di laksanakan Vitcon dari Mabes Polri dalam Rangka Sosialisasi Perpu No 2 Tahun 2017 , Tentang Pembubaran Ormas Anti Pancasila ( Ormas HTI ) dan Langkah Tindak Lanjut Pasca Pembubaran Ormas HTI (Hizbur Tahrir Indonesia)

Dalam kegiatan ini di hadiri oleh :

– Kapolres Pakpak Bharat Akbp Jansen Sitohang. Sik. MH

– Kabag Sumda Polres Pakpak Bharat Kompol P. Tampubolon

– Kasat Intelkam Akp Syarifuddin

– Kasat Sabhara Akp M. Nilzam

– Kasat Lantas Akp Abdilla

– Kasat Binmas Akp Zulkarnaen. S

– Kasat Reskrim Akp Alexander P, SH

– Ps Kasat Narkoba Iptu Tugiono, SH

– Perwira Staf Polres Pakpak Bharat.

– Adapun yang menjadi Narasumber pada Vicon Mabes Polri antara lain :

– Wakapolri
– Asops Kapolri
– Mewakili Mendagri
– Mewakili Menkopolhukam
– Mewakili Menkumham
– Mewakili Jaksa Agung

< Adapun yang disampaikan oleh Wakapolri antara lain :

– Bahwa menurut Perpu ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan, menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas, dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik

– Ulama harus dapat menjadi trendsetter, yang dapat merekatkan umat Islam dan umat agama lainnya. Hal ini untuk mewujudkan Indonesia yang toleran, damai dan berprikemanusiaan

– Ditegaskan dalam Pasal 83A, pada saat Perpu ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini.

< Mendagri menyampaikan bahwa :

– Bahwa Pembentukan Perpu No 2 tahun 2017 dilakukan guna untuk perbaikan dan untuk melengkapi Undang – Undang Ormas dan untuk menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia

– Bahwa beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh ormas HTI mengarah kepada Radikal termasuk kepada tindakan yang menentang Undang – Undang dan Pancasila

– Kemudian bahwa dalam Perpu ini juga menegaskan, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggung ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

< Kesimpulan yang disampaikan oleh Asops Kapolri :

– Agar dipedomani dan dishare kepada jajaran dan bekerja sama dengan instansi terkait baik TNI / POLRI harus paham mengenai pembubaran Ormas HTI dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah

– Khusus POLRI lakukan Pendataan,  Deteksi dan Penggalangan terhadap seluruh elemen masyarakat agar lebih memahami kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah bukan hanya untuk kepentingan semata namun untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mr)

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas